Validasi Data Kemiskinan hingga Desa, Pemkab Temanggung Dorong Bantuan Tepat Sasaran
TEMANGGUNG – Akurasi data kemiskinan menjadi kunci agar bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung mendorong validasi data hingga tingkat desa, untuk memastikan kondisi warga yang tercatat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna menegaskan, ketepatan data mentah (asesmen) menjadi kunci utama efektivitas program pengentasan kemiskinan, sekaligus efisiensi anggaran daerah.
“Apabila asesmen yang kita berikan ini tidak tepat sasaran, tentu program dan anggaran strategis tidak akan bisa optimal,” ujar Nadia, saat menutup Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Aula Progo Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Kamis (10/9/2026).
Nadia mengungkapkan, permasalahan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga temuan anomali data desil kemiskinan, masih sering dijumpai di lapangan. Kondisi tersebut diperkuat oleh banyaknya aduan masyarakat, yang disampaikan melalui media sosial maupun laporan langsung.
Meski penentuan status desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki peran dalam melakukan pengawalan dan verifikasi di tingkat lapangan. Pemkab mendorong camat hingga kepala desa aktif menyisir kondisi warga, dan melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
“Pemerintah daerah memang tidak mempunyai hak untuk menentukan desil, namun kita diberi kewenangan untuk mengawal dan mengoreksi,” lanjut Nadia.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), menjadi salah satu acuan dalam penanganan kemiskinan. Nadia meminta seluruh jajaran aparatur desa dan kecamatan, memosisikan pengolahan data sebagai instrumen utama dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat.
Selain pembenahan data desil, Pemkab Temanggung juga mendorong sosialisasi secara masif terkait program perbaikan data terpadu (Validus), terutama bagi masyarakat yang belum terakomodasi atau mengalami kendala status kepesertaan jaminan kesehatan.
Sekretaris Bapperida Temanggung Esti Dwi Utami menyampaikan, penanganan kemiskinan di daerah terus dilakukan secara sistematis dan terpadu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada 2025 tercatat sebesar 7,78 persen.
“Kunci keberhasilan intervensi program penanggulangan kemiskinan terletak pada akurasi data. Data yang valid dan akurat akan menyokong tiga pilar strategis, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Esti.
Ia menegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, swasta, hingga akademisi.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Riyadi Kaunaen juga menyoroti pentingnya akurasi dan kesahihan data lapangan, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan daerah.
Menurut Riyadi, keselarasan informasi antara masyarakat dan petugas pendata menjadi kunci, agar program intervensi penanganan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Ketidaksesuaian parameter penilaian di lapangan, lanjutnya, sering kali memicu keluhan dari warga yang membutuhkan.
“Data yang dikumpulkan harus benar-benar fix dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jika data yang diberikan tidak utuh, maka penanganan serta eksekusinya nanti tidak akan tepat sasaran. Antara petugas pendata dan masyarakat harus satu visi demi perbaikan ekonomi bersama,” tandasnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Riyadi mendorong seluruh jajaran terkait untuk berinovasi dalam merancang program penanggulangan kemiskinan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Langkah alternatif ini sangat vital untuk meng-cover warga tidak mampu yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Kami di legislatif, khususnya Komisi D, berkomitmen penuh mendukung penganggaran, serta program-program kesejahteraan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga Temanggung,” pungkasnya
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
