80 Dusun di Magelang Terdampak Kekeringan, Pemkab Siapkan Solusi Jangka Panjang

Oktober 12, 2026 - 11:19
80 Dusun di Magelang Terdampak Kekeringan, Pemkab Siapkan Solusi Jangka Panjang

MUNGKID — Kekurangan air bersih telah melanda 80 dusun di 45 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Magelang hingga 8 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat distribusi bantuan air bersih sekaligus menyiapkan penanganan jangka panjang melalui pembangunan sumber dan infrastruktur air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan saat musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengatakan, kekurangan air bersih tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sejumlah pondok pesantren, sekolah, dan tempat ibadah. Kondisi ini perlu diantisipasi karena musim hujan diperkirakan baru mulai pada pertengahan November 2026.
“Dropping air merupakan langkah cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kita tidak boleh berhenti pada dropping air,” ujarnya dalam kegiatan Kolaborasi Pemenuhan Air Bersih Kabupaten Magelang bertema Sinergi untuk Berbagi di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Magelang memberikan dukungan Rp21 juta untuk distribusi air bersih sebanyak 32 trip bagi 32 dusun di 17 desa pada tujuh kecamatan. Penyaluran didukung sekitar 20 armada kendaraan.
Selain itu, Baznas telah memberikan dukungan sekitar Rp126 juta untuk penanganan kekeringan, termasuk pembangunan sumur dan penyediaan tandon air. PMI Kabupaten Magelang turut membantu distribusi air, menyediakan tiga unit tandon, serta memberikan Rp7 juta untuk pembangunan pompa air di Dusun Kerean. Sementara itu, PDAM Tirta Gemilang mendistribusikan air bersih dan memberikan dukungan operasional Rp10 juta untuk penanganan kekeringan tahun 2026.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada distribusi air selama musim kemarau. Data wilayah terdampak harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
“Kolaborasi yang kita lakukan hari ini jangan hanya berhenti pada penanganan musim kemarau tahun ini. Kolaborasi ini harus menjadi dasar untuk membangun sistem penanganan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Mulai 2027, penanganan persoalan air bersih akan dikonsolidasikan lintas perangkat daerah, antara lain BPBD, DPUPR, Bapperida, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah juga meminta setiap kecamatan memiliki data wilayah yang belum memiliki sumber air bersih, kebutuhan air masyarakat, serta potensi mata air dan kondisi daerah tangkapan air.
Solusi jangka panjang yang didorong meliputi pembangunan sumur bor, tandon, jaringan perpipaan, pipanisasi dari mata air, serta pengembangan sistem penyediaan air berbasis masyarakat. Pemkab juga mendorong pemanfaatan teknologi dan keterlibatan perguruan tinggi untuk mencari solusi di wilayah yang sulit memperoleh sumber air.
Sejumlah upaya telah dilakukan, antara lain pembangunan jaringan perpipaan sekitar 500 meter di Dusun Candisari, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, serta kolaborasi penyediaan tandon dan jaringan perpipaan di wilayah lain.
Melalui penanganan terpadu tersebut, Pemkab Magelang menargetkan bantuan air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau 2026, sekaligus menjadi pijakan untuk mengurangi wilayah terdampak kekurangan air pada tahun-tahun berikutnya

Penulis: Kontributor Kab Mgl
Editor: WH/DiskomdigiJtg

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0